Pemekaran Provinsi Baru di Papua
Wakil Ketua
DPD RI Nono Sampono meminta Wakil Presiden untuk menghentikan moratotium
pembentukan daerah otonomi baru di daerah perbatasan dan pedalaman khususnya
Papua.
Nono:
Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya ingin berbicara
sebentar mengenai moratorium yang anda lakukan.
Wapres:
Waalaikumsalam. Ada apa memangnya dengan moratorium tersebut?
Nono: Saya
meminta agar moratorium tersebut dihentikan, pak. Menurut saya pemekaran daerah
otonomi baru perlu dilakukan. Dengan pemekaran daerah terutama di Papua, saya
rasa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Wapres: Itu
tidak bisa dilakukan pak. Kami masih perlu mengupayakan pembangunan merata di
Papua. Listrrik saja belum semua terjamah. Apalagi menambah daerah otonomi baru
kan juga perlu dana APBN yang besar.
Nono:
Terkait anggaran tidak perlu dikhawatirkan. Pemekaran Papua tidak akan
memberatkan dana APBN. Saat ini masih ada dana otonomi khusus yang bisa
digunakan untuk menunjang pembiayaan APBN dua provinsi tambahan di Papua.
Wapres: Dua
provinsi?
Nono: Iya,
Pak. Menurut saya Papua setidaknya membutuhkan dua provinsi tambahan karena terlalu luas untuk menjangkau dan
mengendalikan Kawasan Papua itu hanya dengan dua provinsi yaitu Papua dan Papua
Barat.
Wapres: Apakah
ada alasan kuat selain karena Papua itu sangat luas? Bukankah dengan dua
provinsi saja sudah cukup untuk mengendalikan Papua? Sebenarnya Papua saat ini
hanya membutuhkan pembangunan yang lebih merata seperti Pendidikan, teknologi,
dan lain-lain bukan penambahan provinsi baru.
Nono: Dengan
adanya penambahan dua provinsi itu bisa memudahkan pembangunan di Papua, Pak.
Karena lebih mudah dalam mengawasinya.
Wapres:
Pemekaran dua provinsi baru itu bukan hal yang mudah. Perlu adanya pembangunan
gedung pemerintahan baru dan pergantian KTP untuk setiap penduduk yang nantinya
pindah ke provinsi tersebut. Itu semua memerlukan dana dan waktu yang cukup
lama. Jika benar dana otonomi khusus yang tadi bapak bicarakan masih ada, memang
nantinya akan cukup untuk membiayai semuanya bahkan hingga pemerataan
pembangunan di Papua?
Nono: Kalau
mengenai hal tersebut saya masih akan bicarakan dengan Kemenkeu, Pak.
Wapres: Jika
rencana bapak belum matang sebaiknya diundur dulu. Jangan terlalu cepat
mengambil keputusan karena masalah ini mencakup kepentingan negara. Tapi, opini
bapak saya simpan dahulu dan nanti akan saya bicarakan lebih lanjut dengan
presiden dan kemenkeu serta para kabinet kerja.
Nono: Baik
pak. Terima kasih telah mendengar opini saya. Saya juga ingin ikut
berpartisipasi dalam membangun negeri ini.
Wapres:
Sama-sama, Pak. Mendengarkan opini dari semua orang juga merupakan tugas saya
sebagai wapres.
Nono: Oke
pak. Saya tunggu hasilnya. Apapun itu pasti yang terbaik untuk Indonesia.
Assalamualaikum.
Wapres:
Waalaikumsalam.
Aisyah Rahma. S, Amira Kumala.S, Edenia Evelina. L,
absen 2,4,9
X MIPA 3
Tidak ada komentar:
Posting Komentar